pemerintah zimbabwe sudah menolak tawaran pejabat senior urusan luar negeri as untuk mengirim pengamat pemilihan umum untuk imbalan atas lobinya terhadap pencabutan sanksi selama Satu dasawarsa kepada negara afrika selatan tersebut.
berdasarkan laporan media lokal di sabtu (6/4), asisten menteri luar negeri as urusan afrika johnie carson mengirim surat kepada wakil presiden juga menteri luar negeri zimbabwe agar mengakui skill teknis harare untuk menyelenggarakan pemilihan publik. namun ia menyarakan diizinkannya banyak pengamat selama negeri serta internasional.
saya siap menggunakan dana bagi pemilihan publik nasional dan harmonis pada zimbabwe, ketika zimbabwe membuka pintunya bagi pengamat non-pemerintah yang independen, kata carson di dalam suratnya, sebagaimana dikutip harian milik pemerintah, herald.
terlebih dulu, jika zimbabwe bersedia menerima pengamat internasional di waktu pemilihan umum yang akan datang, aku siap mengkaji sanksi terarah kami dan menyarankan aksi supaya meredakan seluruh sanksi ini, katanya.
Informasi Lainnya:
zimbabwe diperkirakan hendak melaksanakan pemilihan umum antara juni serta september tahun ini guna mengakhiri pemerintah koalisi berumur empat tahun yang sudah goyah.
george charamba, juru bicara presiden robert mugabe, mencela tawaran carso, tutur xinhua. ia mengatakan surat itu bekerja memutuskan persyaratan dan bagi rakyat zimbabwe menjijikan.
anda tidak bisa selama Satu tahap memuji kemampuan zimbabwe guna menyelenggarakan proses nasional dan selama ketika lain menuntut proses tersebut diawasi, papar charamba.
dalam angka apa pun, mereka datang daripada belahan bumi lain, dan tak mempunyai sangkut-paut dengan kami.
hubungan zimbabwe-as memburuk di 2001, ketika kongres as mensahkan peraturan pemulihan ekonomi dan demokrasi zimbabwe agar mendukung sederat sanksi dan meliputi larangan kepada lembaga keuangan supaya menungkapkan pinjaman dan kredit serta mengurangi utang buat zimbabwe. pilihan pemimpin zimbabwe maih dikenakan larangan bepergian dengan as.
charamba mengatakan carson sebaiknya tak berfikir rakyat zimbabwe merupakan orang bodoh dengan menyarankan ia memiliki wewenang untuk mencabut sanksi.
ia tidak memiliki kekuasaan agar menghilangkan sanksi dan diputuskan oleh sistem parlementer. ia juga adalah pihak luar, kata charamba. semua sanksi berada pada luar kekuasaan carson.
zimbabwe serta menghadapi sanksi daripada uni eropa, tergolong larangan bepergian juga pembekuan aset terhadap pejabat senior pemerintah. tapi uni eropa selama penghujung maret, telah mengeluarkan 83 orang dari daftar sanksinya, setelah referendum undang-undang dasar berjalan adil juga damai dalam zimbabwe dalam 16 maret.
namun, 10 orang --termasuk presiden mugabe, istrinya juga kaum pejabat senior militer-- masih termasuk di dalam daftar sanksi uni eropa.