kepala badan nasional penempatan juga perlindungan tenaga kerja indonesia (bnp2tki) moh jumhur hidayat menyebutkan bahwa kasus pelaut indonesia dan bekerja kapal berbendera asing, paling besar ketiga dalam dunia sesudah filipina serta india.
saat menerima anugerah kpi award 2013 daripada kesatuan pelaut indonesia (kpi) selama jakarta, jumat, kepala bnp2tki menyampaikan pelaut indonesia memiliki potensi untuk mengungguli para pelaut dari filipina juga india.
apalagi nenek moyang kita digemari dibuat pelaut ulung, ujarnya.
ia menegaskan pelaut dan mendapatkan benua australia bukan james cook tetapi pelaut-pelaut dari indonesia dan sudah ratusan tahun sebelumnya telah menjelajahi ke benua itu, termasuk ke tempat-tempat lain.
Informasi Lainnya:
ia berharap pelaut indonesia kian berjaya.
saat ini ada kurang lebih 250 ribu pelaut indonesia dan berusaha dalam semua kapal berbendera asing juga sekitar 35 ribu adalah anggota kpi.
sementara itu, presiden kpi hanafi rustandi menyatakan anugerah itu diberikan terhadap kepala bnp2tki atas jasanya menerobos kebuntuan pengaturan kaum pelaut indonesia dan bekerja dalam kapal berbendera asing.
ia menyebutkan kepala bnp2tki sudah menganggarkan peraturan dan dapat menjawab keperluan dunia internasional pada memberlakukan peraturan kepada para pelaut dan berusaha pada kapal berbendera asing.
peraturan dan dimaksud merupakan peraturan kepala bnp2tki nomor : per.13/ka/vii/2009 perihal pendataan pelaksana penempatan pelaut indonesia dalam luar negeri, peraturan kepala bnp2tki nomor : per.03/ka/i/2013 tentang tata cara penempatan serta perlindungan tenaga kerja indonesia pelaut perikanan selama kapal berbendera asing. peraturan bnp2tki nomor: per.12/ka/iv/2013 mengenai tata cara perekrutan penempatan dan perlindungan pelaut pada kapal berbendera asing.
penyerahan anugerah itu disampaikan presiden kpi hanafi rustandi bersama direktur international labour organisation (ilo) agar asia pasifik shigeru wada.
hanafi menambahkan kepala bnp2tki moh jumhur hidayat adalah sosok tokoh nasional yang berani menerobos tembok regulasi pelaut berskala internasional oleh karenanya memberikan solusi penyelamatan nasib pelaut indonesia.
hanafi menceritakan dalam puluhan tahun berusaha di jasa tenaga kerja kapal berbendera asing serta berulang kali mengikuti pertemuan dengan berbagai instansi membahas nasib tki pelaut tetapi tak kunjung melahirkan peraturan.
kami selama lima tahun telah 25 kali turut dan ikut serta membuat draf peraturan mengenai tki pelaut. ternyata tidak kunjung kelar menjadi sebuah pilihan peraturan atau perundang-undangan yang bisa menyelamatkan para tki pelaut dan berusaha di dunia internasional atau di kapal-kapal berbendera asing, ujarnya.
padahal peraturan tersebut amat diperlukan terhadap tki pelaut agar garansi keamanan juga perlindungan pada berusaha di kapal berbendara asing.
ia menyampaikan pada agustus yang akan datang, seluruh perusahaan kapal internasional memberlakukan maritime labour convention (mlc) tahun 2006.
hingga maret 2013 telah 38 negara meratifikasi mlc itu seperti singapura juga filipina sedangkan indonesia belum meratifikasi oleh karenanya dikhawatirkan mengancam masa depan tki pelaut.
beberapa ketentuan mlc sebetulnya telah tercantum pada regulasi nasional semisal pada kitab undang undang hukum dagang (buku ii) uu nomor 13/2003 perihal ketenagakerjaan, uu 17/2008 mengenai pelayaran, pp nomor 7/2000 mengenai kepelautan, pp nomor 20/2010 tentang angkutan dalam perairan, juga pp nomor 51/2012 tentang peningkatan sdm pelaut yang mensyaratkan kesejahteraan.
ratifikasi mlc tetap diperlukan agar memperkuat peraturan nasional juga memberikan perlindungan maksimal kepada pelaut indonesia, katanya.