Priyo: putusan MK tambah kewenangan DPD

wakil ketua dpr priyo budi santoso melihat putusan mahkamah konstitusi yang menyerahkan kuasa pada dpd agar mengajukan dan mendiskusikan rancangan undang-undang (ruu) menambahkan kewenangan semisal yang diinginkan dpd.

saya harap dpr hendak mematuhi putusan mk soal kewenangan dpd dalam proses legislasi bersama dpr juga presiden. cuma saja dpd belum mampu ikut menentukan atau ketok palu dalam paripurna dpr bersama presiden, papar priyo budi santoso dalam `dialog kenegaraan: politik legislasi pasca putusan mahkamah konstitusi` selama gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, rabu.

pembicara lainnya di diskusi itu merupakan, ketua dpd ri irman gusman, mantan sekjen dpd ri siti nurbaya bakar, juga pakar hukum tata negara irman putra sidin.

menurut priyo, putusan mahkamah konstitusi yang mengabulkan gugatan uji materi kepada uu no 27 tahun 009 mengenai md3 serta uu no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan sudah membesarkan kewenangan dpd, sekalipun baru separuh yang diimpikan oleh dpd.

Yang Lain: cincin perak murah - cincin couple - perak murah - cincin pasangan murah

meskipun dpd telah mempunyai kewenangan untuk mengajukan juga membahas ruu bersama dpr, tutur dia, tapi belum memiliki hak supaya ikut menentukan.

dpd juga belum mempunyai hak angket, hak interpelasi, hak mengatakan aspirasi, serta sebagainya. tapi, putusan mk tersebut adalah momentum bermanfaat terhadap dpd agar berperan lebih aktif selama proses pembicaraan ruu, ujarnya.

politisi partai golkar ini menambahkan, seterusnya tergantung selama langkah dod ri agar meyakinkan dpr ri serta tokoh-tokoh nasional selama menciptakan peran tersebut.

ketua dpd irman gusman mengatakan putusan mk tersebut memberikan kewenangan lebih besar pada dpd agar merumuskan serta membahas ruu bersama dpr, khususnya ruu yang tenntang dengan otonomi daerah.

irman berharap, melalui keterlibatan dpd pada pembahasan ruu dengan demikian akan semakin memperbaiki produktivias juga nilai produk uu dan dihasilkan dpr bersama dpd.

bagi kami ketika ini yang penting prosesnya lagi, sehingga mekanisme legislasi sesuai dengan putusan mk, ujarnya.