sekretaris kabinet dipo alam di 22 april menerbitkan surat edaran nomor we.03/seskab/iv/2013 dengan klasifikasi bermanfaat terkait laporan hasil kajian dan pemetaan badan info geospasial (big) perihal potensi konflik akibat tumpang tindih lahan.
berdasarkan keterangan dalam laman terjamin sekretaris kabinet, senin, dikenalkan bahwa alasan pengeluaran surat edaran itu adalah karena pilihan wilayah pada indonesia masih amat potensial terjadi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan pada bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, juga objek wisata transmigrasi.
melalui surat edaran dan ditujukan pada menko polhukam, mendagri, menteri kehutanan, menteri esdm, menteri pertanian, menteri tenaga kerja juga transmigrasi, menteri bumn, kepala badan pertanahan nasional, jaksa agung, kapolri, kaum gubernur juga bupati/wali kota semua indonesia itu, seskab menyatakan tinggal arahan-arahan presiden susilo bambang yudhoyono dalam sidang kabinet sempit 25 juli lalu, terutama mengenai melalui penanganan sengketa/konflik lahan.
menurut dipo alam, arahan presiden selama sidang kabinet sedikit 25 juli itu diantara lain adalah pertama, sengketa lahan antara negara atau pt perkebunan nusantara (ptpn) dengan warga agar dicarikan solusinya secara komprehensif, menarik penyelesaian dengan hukum maupun penyelesaian melalui pendekatan sosial juga budaya.
Informasi Lainnya:
kedua, supaya para gubernur serta bupati/walikota terus berusaha serta mengingatkan masyarakat bila terjadi konflik lahan supaya dibicarakan lebih dahulu juga tak menggarap pengrusakan dan pendudukan lahan dan melawan hukum.
ketiga, penyelesaian sengketa lahan dikerjakan dengan komprehensif dan jangan ditunda supaya tak merupakan bom masa. konflik lahan di sumatera utara, sumatera selatan, dan lampung diselesaikan melalui tepat, adil, serta tertib selama dua tahun atau di masa kerja kabinet indonesia bersatu ii.
keempat, penanganan sengketa lahan mesti membeli formula pendekatan hukum win-win solution, makanya negara tidak dirugikan juga rakyat mendapat kesejahteraan biarpun dunia upaya-upaya sempit menurun Kelebihannya.
kelima, pembentukan tim terpadu agar menangani kasus-kasus lahan, semisal konflik ptpn ii selama sumatera utara, konflik mesuji dalam lampung, juga konflik ptpn vii cintamanis di sumatera selatan.